Utusan Khusus Trump Yehuda Kaploun: Rencana Ubah Kurikulum Pendidikan Indonesia untuk Lawan Antisemitisme dan Pengaruh Narasi Global

 

Repelita Washington - Kontroversi timbul menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memantau dan memerangi antisemitisme yaitu Yehuda Kaploun yang menyebut kemungkinan perubahan kurikulum pendidikan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Yehuda Kaploun yang baru saja dikukuhkan Senat Amerika Serikat sebagai Special Envoy to Monitor and Combat Antisemitism menyampaikan pandangannya dalam forum yang diselenggarakan Jerusalem Post pada Senin 22 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi bidang utama untuk membentuk narasi global mengenai antisemitisme sehingga memerlukan intervensi strategis.

Kaploun secara khusus menyoroti Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan mempertanyakan isi materi pendidikan yang berlaku di sana.

Ia menyatakan akan memanfaatkan kedudukannya di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk memengaruhi penyusunan sejarah buku teks sekolah serta konten pendidikan digital secara luas agar sesuai dengan standar yang ditetapkan Amerika Serikat.

Kaploun juga mengemukakan rencana untuk merevisi buku-buku pelajaran yang mendapat pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta menekankan bahwa negara-negara terkait dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak melaksanakan perubahan yang diinginkan.

Selain isu kurikulum Yehuda Kaploun mengungkapkan pembentukan unit teknologi khusus di bawah kantor utusannya yang akan mengawasi serta memengaruhi diskusi daring dan algoritma platform digital.

Unit tersebut akan menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh penting di industri teknologi guna memperkuat upaya tersebut.

Kaploun menambahkan bahwa kantor utusan untuk memantau dan memerangi antisemitisme akan ditingkatkan statusnya menjadi salah satu unit paling berpengaruh di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Pengangkatan Yehuda Kaploun sendiri memicu perdebatan di dalam negeri Amerika Serikat karena sejumlah politisi Partai Demokrat menilai rekam jejaknya terlalu partisan untuk jabatan yang seharusnya netral dan mendapat dukungan lintas partai.

Di Indonesia pernyataan tersebut menimbulkan perhatian serta kekhawatiran akan potensi campur tangan asing dalam kebijakan pendidikan nasional.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Yehuda Kaploun.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga