Rocky Gerung: Perjanjian Kontrak Freeport Diperpanjang Prabowo dengan Trump Tunjukkan Indonesia Menyerah pada AS

 

Repelita Jakarta - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BOP) di Washington, D.C. baru-baru ini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan pengamat hubungan internasional.

Dalam kunjungan kerja tersebut, pemerintah Indonesia juga menandatangani sejumlah kesepakatan strategis dengan pemerintahan Donald Trump yang mencakup pengaturan tarif perdagangan, pembelian minyak Amerika Serikat senilai lebih dari Rp250 triliun, hingga perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa serangkaian keputusan yang diambil dalam forum bilateral itu memunculkan kesan kuat jika posisi Indonesia kini semakin condong ke Amerika Serikat.

"Perjanjian itu lebih didasarkan pada kepentingan Amerika, Indonesia terlihat tidak cukup kuat dalam perundingan," ujar Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube pribadinya beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan bahwa sejumlah perjanjian yang diteken di Washington lebih mencerminkan agenda geopolitik Washington ketimbang upaya serius dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

"Soal perpanjangan kontrak McMoRan dengan Freeport Indonesia itu yang kemudian cukup menggemparkan karena dianggap bahwa Presiden Prabowo menyerahkan diri pada Amerika Serikat," lugasnya dalam kesempatan yang sama.

Menurut analisisnya, skema pengendalian tarif yang disepakati kedua negara juga berpotensi besar merugikan posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Ia menyoroti kemungkinan pasar domestik akan dibanjiri produk-produk Amerika, sementara di sisi lain barang ekspor Indonesia masih tetap dikenai bea masuk hingga 19 persen.

Rocky juga mengaitkan langkah tersebut dengan arah politik luar negeri Indonesia yang sebelumnya dinilai mulai mencoba memperluas pengaruh global melalui pendekatan ke blok-blok alternatif seperti BRICS.

Namun dinamika ekonomi global dan tekanan politik disebutnya telah membuat Indonesia kembali berada dalam orbit pengaruh Amerika Serikat, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

Ia mempertanyakan apakah kebijakan ini merupakan strategi keseimbangan diplomatik yang terukur atau justru penyimpangan dari doktrin politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.

Lebih jauh Rocky menilai dampak dari kesepakatan tersebut akan segera terlihat dalam waktu dekat, termasuk dalam isu geopolitik seperti dukungan terhadap Palestina maupun potensi konsesi di sektor industri strategis nasional.

Selain itu ia juga menyinggung penilaian lembaga pemeringkat internasional Moody's yang baru-baru ini menurunkan outlook Indonesia menjadi 'stable' dari sebelumnya 'positive'.

Penurunan peringkat tersebut dinilai semakin memperkuat persepsi global bahwa daya tawar Indonesia sedang melemah di mata komunitas internasional.

"Publik internasional membaca bahwa Indonesia tidak cukup mandiri dan tidak cukup kuat," katanya singkat menanggapi situasi tersebut.

Kunjungan kenegaraan dan berbagai kesepakatan yang dihasilkan di Washington kini menjadi indikator penting untuk menilai arah diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan geopolitik global.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga