Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pikap India Dikecam Buruh dan Pengusaha

Repelita Jakarta - Rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit mobil pikap buatan India menjadi sorotan kaum buruh dan pengusaha karena dinilai tak sesuai dengan karakter Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan kepada kemandirian.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, mengecam keras kebijakan impor mobil tersebut dan menilai tidak ada dasar yang dapat membenarkan rencana tersebut.

"Tidak ada legitimasi moral, profesional dan sejarah kecuali hanya ingin meraup rente yang bisa membenarkan rencana impor ini," tegas Jumhur di Jakarta, dikutip Minggu (22/2/2026).

Dia bilang, sekitar 40 tahun lalu Indonesia mampu mengekspor mobil, bahkan Toyota yang pabriknya di Indonesia mengekspor lebih dari 3 juta unit pada 2025.

Belum lagi pabrikan dari merek terkenal lain seperti Honda, Daihatsu, Mitsubishi dan sebagainya yang turut berkontribusi pada ekspor otomotif ke lebih dari 80 negara sejak 1987.

"Dengan kinerja ekspor seperti itu, saya enggak habis pikir, kok ada pikiran mau impor mobil hingga 105 ribu unit, itu kan sama saja dengan merendahkan kemampuan bangsa sendiri," tandas Jumhur.

Ia menambahkan bahwa setahu dirinya Presiden Prabowo gandrung industri, dan berharap kegandrungan itu tidak berubah dengan adanya rencana impor tersebut.

Di sisi lain, kata Jumhur, pangsa pasar otomotif dalam negeri pada saat ini sedang menurun, sehingga bila ada rencana belanja otomotif besar-besaran dari pemerintah harusnya diarahkan ke produk dalam negeri.

"Kasus PHK sudah marak terjadi di berbagai industri otomotif dalam negeri, ada juga pengurangan jam kerja untuk mempertahankan agar jangan ada PHK, jangan sakiti hati buruh dengan mengimpor 105 ribu mobil pikap," imbuhnya.

Dia pun menyarankan pemerintah termasuk PT Agrinas Pangan Nusantara segera mengurungkan rencana impor mobil ugal-ugalan itu karena produk otomotif dalam negeri cukup mumpuni kualitasnya.

"Dengan jutaan unit mobil diekspor dari Indonesia adalah bukti bahwa produk Indonesia itu kompetitif," pungkasnya menegaskan posisi KSPSI.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, menilai impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) sama saja dengan mematikan industri otomotif dalam negeri.

Selain itu, kebijakan tersebut tidak menggerakkan ekonomi dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah saat ini.

"Selain tidak sesuai dengan visi dan program kerja Presiden, perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan KDKMP," kata mantan Menteri Perindustrian (Menperin) era Jokowi itu.

Saleh menilai, kebutuhan mobil pikap untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dijadikan momentum untuk memajukan industri otomotif nasional.

Impor kendaraan dalam bentuk utuh (CBU) disebut berdampak luas terhadap industri otomotif dalam negeri yang sudah dibangun bertahun-tahun dengan investasi besar.

Saleh mencermati, industri komponen otomotif yang merupakan backward linkage industri perakitan kendaraan bermotor akan terpukul keras oleh kebijakan ini.

Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan produksi mobil di dalam negeri jika dibiarkan terus berlanjut tanpa evaluasi mendalam.

"Sebab, industri komponen otomotif, seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga elektronik sangat menentukan kekuatan rantai pasok industri otomotif," pungkasnya mengingatkan.

Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk pemerintah untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan pikap dari India guna menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Rincian impornya terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.

Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026, dan saat ini sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga