Herwin Sudikta: Utang Naik tapi Impor 35 Ribu Mobil India, Stimulus Justru Mengalir ke Industri Luar

 

Repelita Jakarta - Proyek pengadaan 35.000 unit kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik tajam di tengah tekanan fiskal dan utang negara yang sedang membengkak saat ini.

Pegiat media sosial Herwin Sudikta yang dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah mempertanyakan konsistensi proyek impor tersebut dengan narasi kemandirian ekonomi yang selama ini digaungkan oleh pemerintah pusat.

"Utang negara naik. APBN makin berat. Tapi kita malah impor 35.000 mobil dari India buat logistik Merah Putih. (Rencananya 105.000 unit)," katanya kepada fajar.co.id, Kamis (19/2/2026).

Herwin menegaskan bahwa angka 35.000 unit bukanlah jumlah kecil dan seharusnya dapat menjadi stimulus besar bagi industri otomotif nasional yang saat ini sedang lesu.

"35.000 unit itu bukan angka kecil. Itu stimulus besar. Tapi stimulusnya dikasih ke industri luar," bebernya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut ia menyindir pemerintah yang tengah mengkampanyekan mobil nasional melalui Presiden Prabowo Subianto di berbagai forum resmi kenegaraan.

"Katanya sih demi kemandirian. Lho? Bukannya Prabowo Subianto lagi gembar-gembor mobil nasional?" ujarnya mempertanyakan inkonsistensi kebijakan.

Herwin juga menyoroti peluang proyek logistik berskala besar ini sebagai proyek percontohan produksi dalam negeri jika pemerintah benar-benar serius membangun mobil nasional.

"Kalau serius mau mobil nasional, kenapa pasar logistik nasional nggak dijadikan proyek percontohan produksi dalam negeri?" jelasnya.

Dalam konteks fiskal, Herwin mengingatkan bahwa dengan utang yang terus membengkak, belanja negara semestinya diarahkan ke sektor produktif yang memberikan efek berganda.

Transfer teknologi, penguatan manufaktur lokal, serta efek pengganda ke tenaga kerja harus menjadi prioritas, bukan sekadar impor massal lalu selesai begitu saja.

"Transfer teknologi, penguatan manufaktur lokal, efek pengganda ke tenaga kerja, bukan sekadar impor massal lalu selesai," terangnya menekankan.

Ia menegaskan bahwa utang bukanlah hal yang tabu dalam kebijakan fiskal suatu negara, namun orientasi penggunaannyalah yang menjadi persoalan utama.

"Utang itu bukan haram. Tapi utang untuk konsumsi beda dengan utang untuk produksi," pungkasnya memberikan perspektif.

Herwin kemudian menutup kritiknya dengan pertanyaan yang sedang ramai diperbincangkan di ruang publik, "Ironi? Atau memang arah ekonominya konsumtif?"

Sebelumnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membenarkan pengadaan kendaraan tersebut dan menyebut sebagian unit dalam kondisi utuh telah tiba di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa kendaraan ini akan difungsikan sebagai penopang operasional koperasi untuk memperkuat rantai pasok pangan hingga tingkat desa.

"Armada kendaraan ini diposisikan sebagai tulang punggung distribusi logistik desa," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (17/2/2026).

Agrinas memilih produsen India karena kemampuan memasok dalam jumlah besar, harga yang kompetitif, serta kesiapan unit dalam waktu cepat sesuai kebutuhan program nasional.

Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, dengan 30.000 unit kendaraan ditargetkan rampung hingga pertengahan tahun 2026.

Dari sisi pemasok, CEO Divisi Otomotif Mahindra dan Mahindra, Nalinikanth Gollagunta, menilai kehadiran Scorpio Pik Up dalam proyek koperasi tersebut akan memperkuat fondasi logistik.

"Volume pesanan 35.000 unit itu melampaui total ekspor Mahindra pada tahun fiskal 2025, sehingga dinilai signifikan bagi ekspansi global perusahaan," jelasnya.

Sementara itu Tata Motors mengamankan pesanan 70.000 kendaraan komersial yang akan disalurkan melalui anak usahanya, PT Tata Motors Distribusi Indonesia.

Pihak Tata juga berpandangan proyek ini sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam memperkuat konektivitas pedesaan dan distribusi hasil panen.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga