Takaichi Bubarkan Parlemen, Taruhan Besar Perdana Menteri Wanita Pertama Jepang di Pemilu Kilat Februari

 

Repelita Tokyo - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah menyatakan rencana untuk membubarkan majelis rendah parlemen pada 23 Januari mendatang sebagai persiapan menuju pemilihan umum cepat yang dijadwalkan pada 8 Februari.

Keputusan ini diumumkan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar pada 19 Januari 2026, di mana Takaichi menjelaskan bahwa masa kampanye akan dimulai pada 27 Januari, diikuti dengan hari pemungutan suara serta penghitungan pada tanggal yang telah ditentukan.

"Apakah Sanae Takaichi layak menjadi perdana menteri? Saya ingin meminta rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memutuskan," ujar Takaichi di hadapan wartawan.

Langkah ini diambil untuk memperoleh dukungan publik yang lebih kuat terhadap program kebijakannya, termasuk peningkatan belanja publik serta penguatan postur pertahanan nasional di tengah kondisi geopolitik yang semakin kompleks.

Sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Jepang yang baru menjabat sejak Oktober lalu, Takaichi berupaya memanfaatkan tingginya tingkat persetujuan masyarakat terhadap dirinya guna mengangkat kembali posisi Partai Demokrat Liberal atau LDP yang saat ini mengalami penurunan dukungan.

Partai LDP telah mendominasi pemerintahan Jepang selama puluhan tahun dengan sedikit interupsi, meskipun sering terjadi pergantian kepemimpinan di internalnya.

Saat ini, koalisi pemerintahan antara LDP dan Partai Inovasi Jepang hanya memiliki mayoritas sangat tipis di majelis rendah, yang berpotensi menyulitkan proses pengesahan berbagai agenda prioritas seperti stimulus fiskal besar-besaran dan alokasi anggaran pertahanan yang lebih tinggi.

"Jika LDP bisa meraih mayoritas sendiri di majelis rendah, itu akan membantu dia menjalankan kebijakan tanpa harus berkompromi dengan partai lain," kata Sadafumi Kawato, profesor emeritus Universitas Tokyo.

Pemerintah Takaichi baru saja menyetujui rancangan anggaran tahunan dengan nilai rekor mencapai 122,3 triliun yen untuk periode fiskal mulai April 2026, dengan komitmen untuk segera mendapatkan persetujuan legislatif demi mengatasi tekanan inflasi dan mendukung pemulihan ekonomi.

Akan tetapi, kalangan oposisi menganggap pembubaran parlemen ini berisiko menunda proses persetujuan anggaran tersebut.

Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang sebagai kekuatan oposisi utama menyatakan bahwa tindakan semacam itu akan "mengorbankan mata pencaharian rakyat".

Pemilihan cepat ini juga dilihat sebagai kesempatan bagi Takaichi untuk memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi ketegangan dengan China, dengan menunjukkan adanya mandat domestik yang solid sehingga meningkatkan pengaruh di arena internasional.

Hubungan antara Tokyo dan Beijing semakin tegang sejak Takaichi menyatakan kemungkinan intervensi militer Jepang jika terjadi serangan China terhadap Taiwan.

Mikitaka Masuyama, dekan National Graduate Institute for Policy Studies, mengingatkan bahwa kemenangan Takaichi justru bisa memprovokasi respons lebih keras dari China, seperti pembatasan ekspor barang strategis yang berdampak pada ekonomi.

Survei dari surat kabar Asahi menunjukkan bahwa sekitar 60 persen responden khawatir dampak negatif dari memburuknya relasi dengan China terhadap perekonomian domestik.

Di bawah pemerintahan sebelumnya, koalisi LDP dengan Komeito kehilangan mayoritas di kedua majelis parlemen dalam pemilu terakhir, yang mendorong pengunduran diri perdana menteri pendahulu.

Sementara itu, partai-partai kecil termasuk kelompok populis seperti Sanseito memperoleh dukungan lebih besar.

Menghadapi pemilu mendatang, Komeito dan Partai Demokrat Konstitusional Jepang sepakat membentuk kerjasama untuk menantang dominasi Takaichi dan LDP.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga