Hendri Satrio: Danantara Berisiko Perlebar Kesenjangan Daerah Jika Komunikasi Buruk

 

Repelita Jakarta - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menghadapi sejumlah tantangan serius mulai dari pengelolaan aset hingga strategi komunikasi dengan masyarakat luas.

Menurut Hendri lembaga ini harus benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional agar konsolidasi aset strategis negara dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal dalam jangka pendek.

Catatan pertama saya Danantara itu untuk kepentingan nasional pertanyaannya bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek digarisbawahi Danantaranya baik BUMN-nya belum tentu baik ujar Hendri kepada wartawan pada Kamis 22 Januari 2026.

Ia menyoroti bahwa alih sumber dividen BUMN ke Danantara berpotensi menimbulkan kesulitan pembiayaan pembangunan melalui APBN di masa mendatang.

Hendri menekankan bahwa beban utama yang selama ini menghambat kinerja perusahaan pelat merah adalah biaya tetap yang tinggi meskipun kondisi keuangan sedang merugi atau untung.

Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya mau BUMN itu rugi atau untung gajinya sama mau rugi atau untung bonusnya ada nah sekarang bagus nih Pak Prabowo enggak ada itu tantiem-tantieman tutur Hendri.

Selain itu Hendri mempertanyakan bagaimana Danantara dapat menjamin pemerataan manfaat investasi nasional sehingga daerah-daerah dapat merasakan dampak positif dalam bentuk akses ekonomi infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja.

Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah terutama dalam bentuk akses fiskal infrastruktur dan lapangan kerja banyak daerah bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar tanpa mekanisme distribusi yang adil katanya.

Tanpa adanya mekanisme pembagian yang adil Danantara berisiko justru memperlebar ketimpangan antarwilayah mengingat sebagian besar BUMN terkonsentrasi di Jawa Barat Jawa Tengah serta Jawa Timur sementara daerah lain belum tentu mendapat efek ekonomi setara.

Hendri juga menekankan pentingnya membangun komunikasi publik yang transparan partisipatif serta berbasis data agar Danantara diterima masyarakat sebagai instrumen pembangunan bersama bukan sekadar proyek elite.

Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan partisipatif dan berbasis bukti agar publik terutama di daerah memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama sebab jika tidak dikomunikasikan dengan baik Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik ujar Hendri.

Editor: 91224 R-ID Elok (*)

Baca Juga