Repelita Jakarta - Pernyataan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengenai hasil asesmen kinerja internal Polri yang mengungkapkan mayoritas Kapolsek dan sejumlah pejabat lain berada dalam kategori under performance kembali viral.
Pernyataan yang awalnya disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Selasa, 18 November 2025 tersebut mencuat kembali ke permukaan seiring dengan sorotan publik terhadap berbagai isu kinerja institusi kepolisian akhir-akhir ini.
Merespons viralnya pernyataan tersebut, pegiat media sosial Chusnul Chotimah memberikan tanggapan kritis. Dalam cuitannya di platform media sosial, Chusnul menyoroti kondisi internal Polri yang dinilai bermasalah tersebut berbanding terbalik dengan ambisi lembaga tersebut untuk tetap menempatkan anggotanya di berbagai jabatan sipil.
"Serusak ini tapi masih ambisi isi jabatan sipil," tulis Chusnul dalam cuitannya yang disertai tagar #KomiteReformasiPolri.
Komentar Chusnul ini merujuk pada Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan disahkan pada Desember 2025.
Perpol tersebut mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi, termasuk di 17 kementerian dan lembaga negara, yang diklaim untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas kinerja. Kebijakan ini menuai polemik karena dinilai bertentangan dengan semangat dan potensi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.
Dalam pernyataan viralnya, Wakapolri Dedi Prasetyo mengungkap data asesmen yang memprihatinkan. Disebutkan bahwa dari 4.340 Kapolsek yang dinilai, sebanyak 67 persen masuk kategori under performance.
Lebih lanjut, dari 440 Kapolres, terdapat 36 orang yang kinerjanya juga di bawah standar. Hasil serupa ditemukan di jajaran Direktorat Reserse Kriminal, di mana 15 dari 57 Dirreskrim yang diasesmen dinilai under performance.
Data inilah yang menjadi dasar komentar pedas Chusnul Chotimah, yang mempertanyakan kelayakan ambisi Polri mengisi jabatan sipil di tengah catatan kinerja internal yang buruk.
Polemik ini terjadi dalam konteks tekanan publik dan parlemen terhadap reformasi Polri, termasuk desakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Pernyataan Wakapolri yang justru menguak kelemahan internal ini, disandingkan dengan kebijakan kontroversial Perpol 10/2025, menciptakan narasi kritis di masyarakat mengenai keseriusan dan arah reformasi di tubuh kepolisian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
