Jhon Sitorus Kritik Gerindra: Banjir Bandang Belum Selesai, Sudah Siapkan Bencana Demokrasi

Repelita Jakarta - Aktivis media sosial Jhon Sitorus menyatakan keheranannya atas dukungan Partai Gerindra terhadap gagasan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dalih penghematan.

Menurutnya, pembahasan ini muncul pada waktu yang kurang sesuai ketika banyak wilayah masih berjuang menghadapi akibat musibah alam.

Jhon menilai bahwa saat bencana banjir bandang belum sepenuhnya tertangani, para pemimpin politik justru mengalihkan energi pada strategi perebutan pengaruh.

“Tragedi banjir bandang belum selesai, bencana demokrasi sedang disiapkan,” katanya pada Senin 29 Desember 2025.

Ia mempersoalkan kepekaan partai-partai pendukung pemerintah yang terlihat lebih fokus pada agenda internal daripada kesulitan yang dialami rakyat.

“Kalian tega-teganya sibuk ngurusin urusan politik koalisi di tengah bencana semengerikan ini?," tanyanya.

Jhon secara tegas menentang skema pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baginya, cara tersebut berisiko mencabut hak partisipasi langsung masyarakat dalam proses demokrasi.

"Jangan kalian rampok hak demokrasi rakyat, pilkada lewat DPRD justru mempertebal dinasti politik dan suap (korupsi),” ujarnya.

Sebagai bagian dari koalisi penguasa, Gerindra seharusnya lebih arif dalam menentukan urutan kepentingan nasional.

"Sebagai partai pemerintah, seharusnya lebih bijak dalam memikirkan prioritas,” tambahnya.

Prioritas utama saat ini mestinya tertuju pada penyelesaian masalah bencana serta pencegahan di masa mendatang.

“Selesaikan urusan banjir bandang, tangkap pelakunya, kembalikan fungsi hutan,” tegas Jhon.

Ia kemudian membandingkan pendekatan politik masa kini dengan sepuluh tahun kepemimpinan sebelumnya di bawah pengaruh PDI Perjuangan.

Selama periode itu, tidak ada perubahan aturan politik yang secepat dan sebesar seperti sekarang.

“10 tahun PDI Perjuangan nggak gini-gini amat lho,” ucapnya.

Pemerintahan baru yang belum genap satu tahun sudah banyak melakukan penyesuaian regulasi sesuai kehendak sendiri.

“Kalian baru 1 tahun berkuasa udah utak-atik aturan seenak jidat,” kritiknya.

Menurut Jhon, hanya satu partai yang tetap konsisten menolak usulan tersebut hingga saat ini.

"Hanya PDI Perjuangan yang menolak, konsisten setia pada rakyat,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga