\
Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendapat kritik dari pengamat. Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai program ini dijalankan secara terburu-buru dan bersifat sentralistik.
Dalam diskusi bertajuk "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Emas atau Cemas?" di Jakarta pada Minggu (19/10/2025), Rangkuti menyatakan MBG merupakan contoh kebijakan yang dipaksakan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dilibatkan secara substantif dan prosedural dalam perencanaan program.
Rangkuti melihat pola sentralisasi ini sebagai kelanjutan dari model pemerintahan era Joko Widodo. Ia merujuk pada pengambilan alih kewenangan daerah melalui undang-undang omnibus law ketenagakerjaan yang menggeser wewenang daerah ke pemerintah pusat.
Program MBG dinilai hanya membebani kewajiban kepada daerah tanpa memberikan ruang partisipasi. Daerah dituntut untuk sukses melaksanakan program namun tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi implementasinya.
Kritik juga ditujukan pada kebijakan pemotongan dana transfer daerah yang dilakukan sepihak. Rangkuti menyebut pemotongan dilakukan tanpa kesepakatan bersama, sementara daerah harus menanggung dampak dari kebijakan tersebut.
Pola sentralisasi seperti ini berisiko menciptakan ketimpangan antara pusat dan daerah. Ketergantungan daerah pada pusat akan semakin besar sementara otonomi daerah menjadi terbatas.
Model pembangunan yang sentralistik dikhawatirkan akan membuat daerah kehilangan daya tawar. Pemerintah pusat mungkin tampak dominan namun berpotensi kehilangan dukungan dari tingkat akar rumput.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
