Dalam diskusi yang berlangsung di kawasan Tebet, Jakarta, pada Sabtu, 25 Oktober 2025, Galau menyebut MBG sebagai bentuk perlindungan sosial yang paling minim memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Ia menyoroti bahwa program tersebut menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, namun menelan anggaran yang sangat besar dan dinilai tidak sebanding dengan kapasitas fiskal negara.
Galau menyebut bahwa pada tahun berjalan, anggaran MBG mencapai Rp171 triliun dan akan melonjak menjadi Rp335 triliun pada 2026, sebuah angka yang menurutnya terlalu tinggi untuk ditanggung oleh APBN Indonesia.
Ia juga mengungkap bahwa dari total anggaran MBG tahun depan, sebanyak Rp235 triliun berasal dari alokasi dana pendidikan, yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban 20 persen APBN di sektor tersebut.
Menurut Galau, pengalihan dana pendidikan untuk MBG berpotensi mengganggu prioritas utama negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyebut program tersebut sebagai “makanan yang tidak bergizi dan tidak gratis”.
Galau menilai ambisi Prabowo dalam mendistribusikan MBG secara nasional terlalu besar dan tidak mempertimbangkan latar belakang penerima, sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.
Ia mengusulkan agar program MBG difokuskan hanya pada wilayah-wilayah tertentu yang benar-benar membutuhkan, agar anggaran yang dibutuhkan tidak membengkak secara berlebihan.
Dalam pandangannya, pemberian makanan bergizi seharusnya ditujukan kepada anak-anak yang benar-benar mengalami kelaparan, bukan kepada seluruh anak tanpa pengecualian.
Program MBG merupakan bagian dari janji kampanye Prabowo pada pemilihan presiden 2024, dengan target penerima mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sejak peluncurannya pada Januari 2025, program ini mencatatkan insiden keracunan massal, dengan jumlah korban yang tercatat oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencapai 10.482 orang per Sabtu, 4 September 2025.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan data dari Badan Gizi Nasional yang mencatat 6.517 korban per 30 September 2025, menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pelaporan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa peraturan presiden terkait MBG telah selesai disusun dan tinggal menunggu penerbitan oleh pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan di Istana Kepresidenan pada Senin, 20 Oktober 2025, bersamaan dengan penjelasan bahwa sanksi administratif bagi dapur makan gratis yang melanggar prosedur sudah mulai diberlakukan.
Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar baru-baru ini, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa MBG telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat sejak dimulai pada 6 Januari 2025.
Ia menyebut bahwa sebanyak 1,4 miliar porsi makanan telah dibagikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Prabowo juga mengklaim bahwa capaian tersebut setara dengan enam kali jumlah penduduk Singapura, dan menjadi prestasi yang menarik perhatian banyak negara.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa Presiden Brasil menginformasikan kepadanya bahwa negara tersebut membutuhkan waktu sebelas tahun untuk menjangkau 40 juta penerima, sementara Indonesia mampu mencapai 36 juta dalam satu tahun.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
