Repelita Jakarta - Pemerintah memutuskan mulai tahun depan Kementerian Pekerjaan Umum tidak lagi melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Seluruh urusan pembangunan akan dialihkan kepada Otorita IKN sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek tersebut. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum hanya difokuskan menyelesaikan kontrak proyek tahun jamak yang sudah berjalan.
Sebelumnya, pengerjaan sejumlah proyek di kawasan IKN sempat terhambat karena masalah anggaran. Nilainya mencapai Rp14 triliun dan baru bisa dipastikan ketersediaannya setelah pemerintah menyelesaikan proses penganggaran tahun ini. Dengan ketersediaan dana tersebut, sisa pekerjaan yang masih ada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum bisa segera dituntaskan.
Sejak tahun 2022, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum memegang peran utama dalam pembangunan IKN. Infrastruktur dasar seperti jalan raya, sistem air bersih, hingga gedung pemerintahan merupakan tanggung jawab utama kementerian tersebut. Kini peran itu resmi dipindahkan agar Otorita IKN menjadi pengendali tunggal pembangunan.
Presiden Prabowo Subianto beberapa kali bertemu dengan Basuki Hadimuljono yang kini menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Salah satunya berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Januari 2025. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan arahan agar proses pembangunan segera dipercepat dan dialihkan penuh kepada Otorita IKN.
Anggaran senilai Rp48,8 triliun disiapkan untuk pembangunan IKN selama periode lima tahun ke depan. Dana tersebut akan dikelola langsung oleh Otorita IKN guna membiayai penyelesaian infrastruktur inti di kawasan pusat pemerintahan baru Indonesia. Prabowo menekankan agar target penyelesaian pembangunan bisa tercapai sesuai rencana.
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa selain anggaran negara, ada pula sejumlah proyek yang akan didanai dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Nilai investasi dari KPBU itu mencapai Rp60,93 triliun. Skema ini digunakan untuk membangun 97 menara apartemen dan 129 rumah tapak di kawasan IKN.
Enam proyek KPBU lain juga sedang berjalan, meliputi jalan tol multifungsi sepanjang 138,6 kilometer di kawasan inti pusat pemerintahan. Proyek-proyek ini diproyeksikan akan mendukung aksesibilitas serta memperkuat daya tarik investasi swasta di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Basuki mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo adalah memastikan pada tahun 2028, Ibu Kota Nusantara bisa ditetapkan secara resmi sebagai pusat politik Indonesia. Dengan target itu, seluruh pihak diminta bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan bahwa pihaknya hanya menyelesaikan sisa proyek yang sudah berjalan. Menurutnya, jumlah proyek tersebut tidak banyak dan anggarannya sudah tersedia. Setelah penyelesaian itu, kementerian tidak lagi memiliki peran dalam pembangunan IKN.
“Kalau kita hanya fokus pada pekerjaan yang memang belum rampung, jumlahnya tidak banyak dan anggaran cukup tersedia. Sisanya sudah resmi dialihkan ke Otorita IKN,” ujarnya dalam keterangan pers.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan ibu kota baru adalah simbol pemerataan pembangunan nasional.
Gibran menekankan bahwa IKN bukan hanya tentang pembangunan fisik istana, tetapi juga sebuah representasi dari arah pembangunan yang tidak lagi berpusat di Jawa. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan HUT ke-45 Pangalangok Jilah di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada 23 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Gibran menyebut bahwa pembangunan IKN menjadi cara untuk mewujudkan keadilan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap agar proyek ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan.
Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat meninjau langsung pembangunan di IKN beberapa waktu lalu. Ia menyatakan proyek berjalan sesuai target yang telah disusun oleh pemerintah dan Otorita IKN.
Selain infrastruktur inti, Gibran juga menyoroti pentingnya pembangunan yurisdiksi dan wilayah legislatif di kawasan baru tersebut. Ia memastikan pembangunan kedua elemen penting itu akan segera dimulai agar fungsi pemerintahan bisa berjalan lengkap ketika IKN ditetapkan sebagai ibu kota.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah optimistis bahwa kombinasi antara anggaran negara dan investasi swasta mampu menggerakkan pembangunan di kawasan tersebut. Hal ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan penuh pada dana APBN.
Kepala Otorita IKN menilai dukungan penuh dari Presiden dan Wakil Presiden memberi dorongan kuat bagi percepatan pembangunan. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas lembaga dan sektor swasta akan terus diperluas untuk memastikan keberlanjutan proyek.
Dengan peralihan penuh pembangunan kepada Otorita IKN, pemerintah berharap koordinasi menjadi lebih sederhana. Seluruh pengambilan keputusan terkait desain, prioritas proyek, serta pembiayaan akan terpusat pada satu lembaga.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya sekadar membangun pusat pemerintahan. Proyek ini ditujukan untuk menciptakan kota modern yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan.
Target pemerintah adalah menjadikan IKN bukan hanya ibu kota politik, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Konsep ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang terhadap ketimpangan pembangunan nasional.
Dengan arah kebijakan tersebut, seluruh pihak yang terlibat diminta fokus agar pembangunan bisa rampung tepat waktu. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk keterlambatan, karena penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan pada 2028 menjadi agenda strategis nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
.png)
