Marahnya Hercules terhadap Sutiyoso Setelah Ormas Disebut Preman dan Tudingan Pakaian Mirip TNI

 

Repelita, Jakarta - Ketegangan antara Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules Rosario de Marshal, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Letjen (Purn) Sutiyoso, semakin memanas setelah pernyataan Sutiyoso yang menyebut ormas-ormas tertentu berperilaku layaknya preman dan menggunakan atribut yang mirip dengan pakaian militer.

Sutiyoso menyatakan kekhawatirannya tentang ormas yang mengenakan atribut militer tanpa memahami makna dan aturan di baliknya. Ia menilai, penggunaan baret merah oleh ormas tanpa pelatihan yang sesuai merupakan hal yang tidak tepat. "Saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri untuk merevisi Undang-Undang Ormas, karena perilaku ormas-ormas tersebut sangat perlu dievaluasi," ujar Sutiyoso dalam sebuah wawancara pada 27 April 2025.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Hercules. Pada 29 April 2025, saat mendampingi Razman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hercules menanggapi dengan nada marah. "Saya tidak takut dengan Sutiyoso, lebih baik dia diam saja," tegas Hercules dengan penuh keyakinan.

Sutiyoso dianggap oleh Hercules telah meremehkan ormas yang ia pimpin. Hercules merasa bahwa pernyataan Sutiyoso yang menyebut ormas tersebut sebagai preman sangat tidak pantas dan tidak berdasar. "Saya bukan orang yang takut dengan Sutiyoso," tambah Hercules.

Tanggapan keras juga datang dari mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara daring pada 1 Mei 2025, Gatot mengkritik keras sikap Hercules yang dianggapnya kurang hormat kepada Sutiyoso. "Sutiyoso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus, dia seorang jenderal. Kalau saya saja dihormati, kenapa dia tidak?" kata Gatot.

Gatot juga mengingatkan agar ormas tidak sembarangan menggunakan atribut militer seperti baret merah tanpa memahami nilai dan penghormatan yang terkandung di dalamnya. Ia menekankan bahwa atribut militer adalah simbol kehormatan yang seharusnya tidak disalahgunakan.

Pertikaian ini mencerminkan ketegangan antara ormas dengan tokoh-tokoh militer dan mantan pejabat yang merasa bahwa penggunaan atribut militer oleh ormas harus dibatasi dan diatur. Perdebatan mengenai revisi Undang-Undang Ormas pun semakin sengit, dengan harapan agar ormas dapat lebih tertib dalam menjalankan aktivitasnya di Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga