Pemprov DKI Jakarta Tunggu Instruksi Pusat Terkait Pencabutan Pagar Laut Pulau C

 

Repelita Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini belum mengeksekusi keberadaan pagar laut yang terpasang di kawasan Pulau C. Pencabutan pagar laut tersebut masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Nanti menunggu arahan dari pusat seperti apa, tapi kami berkomunikasi dengan KKP untuk melakukan hal-hal yang diperlukan jika ada perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI," ujar Sigit di Balai Kota DKI Jakarta.

Sigit juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) masih melakukan penelusuran terkait masalah ini.

Sementara itu, aktivitas penambahan pagar bambu yang ditancapkan sepanjang 500 meter di dekat Pulau C sudah dihentikan setelah perbincangan publik yang berkembang.

"Pemprov sikapnya adalah kita memberikan dukungan kepada pemerintah pusat apabila memang ada yang diperlukan dukungannya. Sehingga semuanya diharapkan menjadi satu arah dan satu visi," ujar Sigit.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan bahwa segala jenis pemanfaatan ruang laut, termasuk pemasangan pagar, harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan wajib memiliki perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta perizinan berusaha terkait.

"Laut merupakan common property dan bersifat open access. Sehingga, jika ternyata belum ada perizinan yang sah, maka perlu ada tindakan lebih lanjut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga