"Nama Mr. James Mencuat di Kasus Dugaan Impor Minyak, Kejagung Dianggap Harus Ungkap Mafia Migas"

 

Repelita Jakarta - Nama Mr. James kembali mencuat dalam diskusi mengenai dugaan praktik mafia migas di Indonesia. Nama tersebut sempat disebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan Komisi VII DPR RI pada 10 April 2023.

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, saat itu mempertanyakan siapa Mr. James, yang disebut-sebut memiliki pengaruh dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara. Setelah hampir dua tahun nama tersebut tenggelam, Mr. James kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus dugaan markup harga dalam impor pengadaan minyak dan BBM sepanjang tahun 2018-2023, yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.

Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini, dengan perkiraan kerugian negara yang mencapai Rp115 triliun. Keberadaan Mr. James yang diduga berperan dalam bisnis minyak ini semakin memunculkan pertanyaan mengenai pengaruhnya dalam pengaturan pasokan dan harga impor minyak yang tinggi.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus segera mengungkap siapa sebenarnya Mr. James. Menurutnya, pengaruh yang dimiliki oleh Mr. James dan rekannya dalam penempatan pejabat serta pengaturan proyek di perusahaan minyak milik negara seharusnya tidak boleh dianggap sepele.

"Dengan kemampuannya dan pengaruhnya dalam penempatan pejabat dan mengatur proyek di dalam perusahaan minyak dan gas milik negara, ini tidak boleh dianggap sebelah mata, karena rakyat harus menanggung kemahalan harga akibat impor minyak dan BBM ini," jelas Muslim.

Muslim juga menambahkan bahwa Kejaksaan Agung harus mengusut praktik yang memanfaatkan perusahaan minyak milik negara untuk kepentingan bisnis dan politik tertentu. Ia menyarankan agar DPR segera membentuk Panitia Kerja atau Panitia Khusus untuk mengungkap dugaan adanya mafia migas di perusahaan minyak milik negara.

“DPR perlu segera membentuk Panja atau Pansus untuk mengusut proses rekrutmen jabatan, atau jual beli jabatan di situ,” kata Muslim. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga