Kritik Jhon Sitorus terhadap Survei Kepuasan Pemerintahan Prabowo-Gibran: "Angka 80,9% Tiba-tiba Tanpa Dasar"

 

Repelita Jakarta - Pemerhati sosial dan politik Jhon Sitorus mengkritik hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan angka kepuasan 80,9 persen terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari kerja pertama. Menurut Jhon, angka tersebut terkesan tidak berdasar. "Ngga ngapa-ngapain, tiba-tiba angka kepuasan 80,9 persen," katanya dalam akun X pribadi, Selasa (21/1/2025).

Jhon juga menyoroti sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang kinerjanya dianggap kurang optimal. Salah satunya adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menggunakan kop surat dan stempel kementerian untuk acara keluarga, serta Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun.

Selain itu, pernyataan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait yang mengklaim telah membangun 40.000 rumah dalam program tiga juta rumah sejak 20 Oktober 2024, juga menuai kritik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun mendapat sorotan karena tidak sependapat dengan Presiden Prabowo terkait rencana pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten.

"Padahal, menterinya banyak yang ngaco. Mulai dari memakai kop surat kementerian untuk acara keluarga, anggaran 20 triliun dari Kementerian HAM, hoax 40.000 rumah sudah dibangun hingga KKP yang tiba-tiba tidak sependapat dengan Prabowo soal pagar laut Tangerang," ujar Jhon.

Jhon juga menyindir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap hanya sibuk dengan kegiatan bagi-bagi susu dan pernyataan-pernyataan yang dianggap blunder. "Wakilnya apalagi, hari-hari cuma sibuk bagi-bagi susu. Bicaranya bagai blunder yang gak pernah berhenti sehingga tak ada pernyataan yang bisa didengar dari mulutnya selain bicara dengan anak-anak SD saat bagi-bagi susu dengan komat kamit. Makan Bergizi Gratis?" ujarnya.

Selain itu, Jhon mempertanyakan kejelasan anggaran untuk program makan bergizi gratis, yang hingga kini tidak jelas sumber pendanaannya. “Amburadul. Sumber pendanaan masih abu-abu dari mana asal yang jelas. Dana Baznas mulai diubek-ubek bahkan ada usul iuran dari masyarakat yang awokawokawokPrabowo?” ungkapnya.

Jhon juga mengkritik wacana pemerintah yang memungkinkan Presiden untuk memaafkan koruptor yang mengembalikan kerugian negara. "Ini jelas sikap yang anti Pemberantasan korupsi," jelasnya. Ia juga menyoroti wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dianggapnya akan merusak kualitas demokrasi.

“Juga dengan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD, makin ngaco lagi kualitas demokrasi kita, terkubur malah. Hasil tidak ada, pelaksanaan berantakan, kabinet serampangan. Jadi, atas dasar apa 80,9% itu? Jangan-jangan pelaksanaan surveinya didampingi aparat, kayak Pilpres 2024 kan, who knows?” pungkasnya.

Survei Litbang Kompas dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga