Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak permohonan Rosan Roeslani selaku pimpinan Danantara yang meminta penghapusan total kewajiban pajak bagi sejumlah perusahaan pelat merah.
Permintaan tersebut diajukan beberapa tahun lalu, sebelum tahun 2023, namun langsung ditolak karena perusahaan-perusahaan yang dimaksud sudah mencatatkan laba dan ada keterlibatan pihak asing di dalamnya.
Purbaya menyampaikan hal itu usai rapat kerja tertutup dengan Komisi XI DPR pada Kamis 4 Desember 2025 di Jakarta Pusat.
Meski menutup pintu penghapusan pajak permanen, ia membuka kemungkinan pemberian insentif sementara untuk mendukung proses konsolidasi dan restrukturisasi yang sedang dijalankan Danantara.
Insentif berupa penundaan pembayaran pajak selama dua hingga tiga tahun dinilai wajar mengingat proyek ini merupakan inisiatif pemerintah.
Setelah masa keringanan berakhir, setiap aksi korporasi yang dilakukan Danantara tetap akan dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku tanpa terkecuali.
Purbaya menegaskan bahwa perusahaan BUMN yang sudah menguntungkan tidak boleh mendapat pembebasan pajak secara penuh karena bertentangan dengan prinsip keadilan perpajakan.
Kebijakan insentif sementara hanya diberikan untuk mempercepat proses penggabungan dan penguatan struktur keuangan, bukan untuk mengurangi beban pajak jangka panjang.
Langkah ini juga mempertimbangkan adanya komponen kepemilikan asing yang membuat penghapusan pajak menjadi tidak memungkinkan secara hukum dan tata kelola.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
