Breaking Posts

10/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

KPK dan Kejaksaan Didorong Segera Audit Proyek Kereta Cepat Whoosh agar Tidak Menjadi Isu Politis

 Proyek Kereta Cepat: “Jebakan” Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

Repelita Jakarta - Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98, Hasanuddin, menekankan perlunya aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Agung, melakukan penyelidikan terhadap perencanaan dan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Menurut Hasanuddin, proyek ini seharusnya tidak dilihat secara negatif dan politis karena merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem transportasi nasional.

Pembangunan infrastruktur strategis ini bertujuan mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Hasanuddin menekankan pentingnya membedakan antara substansi pembangunan dan dugaan kelemahan dalam perencanaan serta pembiayaan proyek.

Jika terdapat indikasi perencanaan keuangan yang tidak profesional atau menyebabkan pembengkakan biaya, hal tersebut harus diselesaikan melalui evaluasi menyeluruh dan audit investigatif yang independen.

Langkah penyelidikan oleh KPK atau Kejaksaan Agung diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi wacana politis yang kontraproduktif.

Hasanuddin menambahkan, tindakan tersebut penting untuk memastikan transparansi, menegakkan akuntabilitas publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek nasional berskala besar.

Pemenuhan kewajiban utang dan pengelolaan finansial proyek dapat ditangani secara profesional oleh pihak pengelola, BP BUMN dan Danantara, yang memiliki kapasitas serta mandat untuk menata kembali struktur keuangan proyek strategis negara.

Kritik terhadap aspek tata kelola keuangan tidak boleh mengaburkan nilai strategis proyek ini bagi masa depan transportasi Indonesia.

Kereta cepat Whoosh tetap menjadi pencapaian besar yang bisa menjadi tonggak kemajuan teknologi dan transportasi nasional, asalkan dikelola dengan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sikap yang proporsional dan konstruktif sangat dibutuhkan agar proyek ini tidak terjebak dalam politisasi, melainkan menjadi simbol kemajuan dan pembelajaran untuk tata kelola pembangunan nasional yang lebih baik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

ads bottom

Copyright © 2023 - Repelita.id | All Right Reserved