Repelita, Jakarta 24 Desember 2024 - Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengingatkan partai politik untuk bersikap dewasa dalam menghadapi peraturan yang berdampak pada rakyat. Hal ini merespons adanya tudingan dari Partai Gerindra terhadap PDIP yang dianggap sebagai otak di balik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Saiful menilai tuduhan tersebut benar, namun tidak bijak. Ia menyarankan untuk kembali melihat proses pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang melibatkan banyak partai, termasuk Gerindra. "UU HPP adalah produk bersama, bukan hanya PDIP, namun juga parpol lain yang setuju pada saat itu," ujar Saiful.
Saiful menegaskan bahwa tidak bijak jika hanya PDIP yang disalahkan, karena jika ada ketidaksetujuan terhadap RUU HPP saat itu, partai dapat menolaknya. "Ini bukan saatnya saling menyalahkan, tapi lebih baik mencari solusi," tambahnya.
Ia juga mengkritik sikap Gerindra dan PDIP yang dinilai tidak dewasa dalam menyikapi kebijakan ini. Menurutnya, yang menjadi korban dari saling tuding ini adalah rakyat. "Semua partai yang setuju harus bertanggung jawab, bukan hanya PDIP. Ini menunjukkan ketidakdewasaan wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingan partai dan diri sendiri," ungkapnya.
Saiful berharap, ke depannya, para wakil rakyat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak pada rakyat dan tidak saling melempar tanggung jawab terkait kebijakan yang ada.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok